Vonis Pelanggaran Finansial Manchester City: Mengapa Liga Premier Kini Menghadapi Ketidakpastian dan Kekacauan Besar?

Dua tahun sepuluh hari sejak persidangan dimulai, dan 1.329 hari setelah Manchester City pertama kali didakwa, keputusan akhir terkait 115 kasus pelanggaran finansial akhirnya telah dicapai. Klub raksasa Liga Premier tersebut dinyatakan bersalah atas mayoritas pelanggaran aturan keuangan. Namun, jika ada yang beranggapan bahwa saga panjang ini hampir selesai, kenyataannya justru sebaliknya.

Pengumuman publik mengenai keputusan ini bukan datang dari pihak pengelola Liga Premier maupun Manchester City, melainkan terungkap pertama kali melalui laporan eksklusif media The Athletic. Informasi yang diterima BBC Sport menyebutkan bahwa salinan putusan telah dikirimkan kepada para eksekutif klub sepanjang pekan lalu, di mana mereka diwajibkan menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA) sebelum diizinkan membuka dokumen tersebut.

Meskipun proses persidangan sebelumnya berlangsung sangat tertutup dan kedap bocoran, perluasan lingkaran pihak yang mengetahui informasi ini secara bertahap membuat kebocoran data tidak terhindarkan. Di sisi lain, sikap bungkam secara resmi masih terus dipertahankan oleh pihak Liga Premier.

Manchester City sendiri tidak mengonfirmasi secara rinci apakah mereka dinyatakan bersalah dalam pernyataan resminya. Mengingat adanya rencana pengajuan banding, pihak klub menegaskan bahwa dari sudut pandang mereka, proses hukum ini masih terus berjalan. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan panel independen yang telah lama dinantikan bukanlah tanda berakhirnya kasus, melainkan baru batas akhir dari fase permulaan.

Kini, kekacauan dan ketidakpastian diperkirakan akan semakin meningkat. Para pendukung Manchester City serta publik sepak bola secara luas hanya bisa berspekulasi mengenai bentuk hukuman yang akan dijatuhkan dan kapan kepastian hukum tersebut dicapai secara definitif. Mengingat bobot pelanggaran yang sangat serius, sanksi berupa pengurangan poin dinilai hampir tidak terhindarkan, terlepas dari proses banding yang akan ditempuh City yang sejak awal menegaskan tidak melakukan kesalahan.

Penentuan waktu dan cara penerapan sanksi akan menjadi hal yang sangat krusial, tidak hanya bagi Manchester City, tetapi juga bagi masa depan Liga Premier secara keseluruhan—belum lagi memperhitungkan potensi ancaman dari klub-klub rival yang berencana mengajukan gugatan ganti rugi.

Dilema Sanksi: Pengurangan Poin Hingga Ancaman Degradasi

Proses penentuan bentuk hukuman seharusnya berjalan lebih cepat dibandingkan proses pembuktian kesalahan, namun tidak ada jaminan kepastian dalam kasus ini. Karena City membantah seluruh tuduhan, proses akan dilanjutkan ke sidang penentuan sanksi yang dipimpin oleh panel independen.

Laporan BBC Sport mengindikasikan bahwa sidang sanksi ini masih berjarak beberapa bulan ke depan, dan hasilnya kemungkinan baru dipublikasikan setelah seluruh proses banding selesai secara menyeluruh. Dalam sidang tersebut, seluruh opsi hukuman berada di atas meja, mulai dari denda finansial, pengurangan poin skala besar, hingga ancaman penurunkan kasta (degradasi).

Kondisi ini berbeda secara mendasar dengan kasus Chelsea awal tahun ini, di mana klub asal Stamford Bridge tersebut secara sukarela melaporkan diri dan mengakui kesalahan. Hal itu memungkinkan Chelsea bernegosiasi langsung dengan Liga Premier untuk mencapai kesepakatan sanksi. Terdapat kemungkinan City memilih untuk mengakui kesalahan demi menyepakati penyelesaian sanksi damai—yang akan lebih baik bagi liga—namun langkah tersebut dinilai sangat kecil kemungkinannya mengingat pembelaan keras yang konsisten ditunjukkan pihak klub selama bertahun-tahun.

Panel independen kini harus memeriksa ratusan halaman bukti untuk menentukan sanksi yang adil. Sebagai bahan perbandingan, Everton sebelumnya dijatuhi hukuman pengurangan enam poin (dikurangi dari sepuluh poin setelah banding) serta tambahan pengurangan dua poin dalam kasus terpisah akibat pelanggaran aturan Profit and Sustainability Rules (PSR). Sementara itu, Nottingham Forest menerima sanksi pengurangan empat poin. Pelanggaran kedua klub tersebut dikategorikan sebagai kasus minor.

Di sisi lain, Manchester City menghadapi tujuh dakwaan terpisah terkait pelanggaran PSR di kompetisi domestik Liga Premier saja, ditambah lima dakwaan lain yang berkaitan dengan regulasi kompetisi UEFA. Skala pelanggaran ini secara logis mengarah pada ancaman sanksi pengurangan poin dalam jumlah yang sangat besar.

Tuduhan terhadap City mencakup rekayasa nilai pendapatan sponsor yang diduga disalurkan melalui rekening perusahaan untuk memenuhi aturan Financial Fair Play (FFP), pembayaran terselubung kepada pemain dan manajer, serta tindakan ketidakpatuhan terhadap proses penyelidikan. Seluruh poin ini memberikan catatan kelam serta tanda bintang pada rekam jejak Liga Premier sepanjang periode 2009 hingga 2018.

Selama periode dugaan pelanggaran tersebut, Manchester City sukses memenangkan tujuh trofi domestik utama. Chelsea dan Manchester City merupakan dua klub paling sukses dalam era tersebut. Saat Chelsea mengakui telah menyiasati aturan, City kini dinyatakan bersalah atas tindakan mengakal-akali regulasi keuangan untuk menempatkan mereka dalam posisi yang mampu merekrut pemain-pemain berharga mahal melebihi batas kemampuan finansial yang seharusnya diizinkan.

Ancaman Terhadap Integritas Kompetisi dan Tuntutan Ganti Rugi

Jika musim ini berlalu tanpa ada keputusan penjatuhan sanksi resmi padahal vonis bersalah telah ditetapkan untuk mayoritas dakwaan, integritas kompetisi Liga Premier akan berada dalam ancaman serius. Opsi pemberlakuan sanksi secara surut (backdated) untuk musim yang sedang berjalan dianggap sangat kecil kemungkinannya.

Ketidakpastian ini menciptakan skenario yang buruk bagi liga. Sebagai contoh, jika ada tim seperti Coventry yang saat ini berada di papan bawah terdegradasi di akhir musim, namun seharusnya bisa selamat andai sanksi hukuman City diterapkan musim ini, maka kelambanan proses hukum ini menjadi kabar buruk bagi keadilan kompetisi.

Kesepakatan sanksi damai dianggap sebagai jalan keluar paling bersih, namun opsi tersebut sulit diterima oleh pihak liga karena mereka harus bernegosiasi dengan City yang tentu menginginkan hukuman seringan mungkin.

Dalam prosedur normal, sanksi pengurangan poin diterapkan secara langsung dengan hak pengajuan banding. Hukuman yang dijatuhkan bisa berupa pengurangan poin dalam jumlah sangat besar yang secara efektif setara dengan degradasi. Alternatif lainnya, jika keanggotaan City di Liga Premier dicabut, belum ada kejelasan bagaimana aturan itu diterapkan di tengah musim. Pembayaran denda bernilai masif juga memungkinkan, meski sangat kecil kemungkinannya mengingat klub lain tetap dijatuhi sanksi pengurangan poin.

Biasanya, Liga Premier meminta proses dipercepat kepada perusahaan arbitrase independen yang menangani kasus disiplin. Namun, kompleksitas kasus ini menunjukkan bahwa prosesnya tidak akan berjalan sederhana. Ada pula peluang kecil bahwa hukuman baru diterapkan pada klasemen setelah proses banding selesai, yang dipastikan akan memicu protes keras dari tim-tim terdampak.

Sebagai gambaran, pada musim lalu, sanksi pengurangan poin untuk West Bromwich Albion terkait pelanggaran PSR baru diumumkan pada 24 April. Meskipun akhirnya mereka bertahan di Championship, keputusan terlambat itu sempat melemparkan mereka kembali ke garis persaingan degradasi ketika mereka merasa sudah aman, sekaligus memberikan harapan palsu bagi tim lain. Liga Premier tentu tidak ingin kasus City berlarut-larut hingga bulan penutup musim, meski tidak ada jaminan dalam saga ini. Perlu diingat juga bahwa City masih bisa memenangkan banding, seperti yang pernah mereka lakukan atas sanksi UEFA pada Juli 2020 lalu.

Di luar sanksi olahraga, klub-klub Liga Premier kini aktif berkonsultasi dengan tim hukum untuk menuntut ganti rugi finansial dari Manchester City. Seorang mantan eksekutif senior di dua klub Liga Premier mengonfirmasi bahwa klub-klub diperkirakan akan mengajukan klaim ganti rugi secara individual. Sementara itu, seorang pengacara terkemuka menyatakan kepada BBC bahwa proses gugatan tersebut bahkan bisa difasilitasi secara terpusat oleh Liga Premier.

Regulasi Liga Premier memang mengizinkan sesama klub anggota untuk mengambil langkah hukum ganti rugi. Preseden ini terlihat pada bulan Juni lalu ketika Everton diperintahkan membayar ganti rugi sebesar £35 juta kepada Burnley akibat pelanggaran PSR selama periode tiga tahun, setelah Burnley berargumen bahwa pelanggaran Everton berdampak langsung pada kegagalan mereka bertahan di kasta utama. Everton saat ini tengah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Mengenai batasan waktu gugatan (statute of limitations), klub-klub besar seperti Arsenal, Manchester United, Liverpool, dan Tottenham Hotspur dilaporkan telah mengamankan hak hukum mereka untuk mengajukan klaim ganti rugi sejak dua tahun lalu. Potensi tuntutan ini tidak hanya melibatkan runner-up liga seperti Manchester United dan Liverpool, tetapi juga klub-klub yang gagal menembus zona Liga Champions, gagal lolos ke kompetisi Eropa, hingga tim yang terdegradasi. Tuntutan ini bahkan bisa mencakup selisih uang hadiah posisi klasemen hingga potensi kehilangan pendapatan komersial.

Kieran Maguire, profesor keuangan sepak bola dari University of Liverpool, menjelaskan kepada BBC Sport bahwa klaim ini didasari atas argumen "penolakan atas kesempatan" (denial of opportunity). Maguire menambahkan bahwa aturan batasan waktu gugatan tidak tertera secara eksplisit dalam buku panduan tradisional Liga Premier, meski hal ini bisa menjadi celah sengketa hukum dari pihak City.

Maguire memaparkan betapa besarnya potensi kerugian finansial akibat hilangnya kesempatan lolos ke Liga Champions: "Kualifikasi Liga Champions pada masa itu bernilai minimal £30 juta. Pada tahun 2018, nilainya meningkat menjadi sekitar £60 juta hingga £70 juta hanya dari uang hadiah. Di luar itu, ada kerugian dari pendapatan tiket pertandingan dan bonus sponsor."

Ia melanjutkan, "Pemain juga mendapatkan bonus atas keberhasilan lolos ke Liga Champions yang biasanya bernilai sekitar 25% dari gaji. Rata-rata gaji saat itu, jika mundur ke tahun 2012, berada di kisaran £80.000 hingga £90.000 per minggu. Sebesar 25% dari angka tersebut mencapai £4 juta hingga £5 juta per tahun. Dari situlah akumulasi kerugian terus membengkak."

Kombinasi antara ancaman pengurangan poin skala besar, denda finansial, serta potensi klaim ganti rugi bernilai triliunan rupiah dari klub-klub rival menjadikan situasi ini sangat rumit bagi Liga Premier dan dipastikan tidak akan terselesaikan dalam waktu dekat.

Sumber: BBC Sport