Mampukah Manchester City Memenangkan Banding Kasus Pelanggaran Finansial? Ini Analisis Hukum dan Keuangan
Manchester City dinilai menghadapi tantangan dan rintangan yang sangat besar jika ingin memiliki peluang memenangkan proses banding, setelah dinyatakan bersalah melanggar aturan keuangan Premier League. Hal tersebut diungkapkan oleh praktisi hukum terkemuka kepada BBC Sport.
Tim pakar BBC Sport yang terdiri dari Dale Johnson, Dan Roan, Laura Scott, dan Sami Mokbel turut menganalisis posisi hukum serta kalkulasi peluang yang dimiliki oleh klub berjuluk The Citizens tersebut.
Sebelumnya, Manchester City telah dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan terkait pelanggaran aturan finansial Premier League yang terjadi antara musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Klub tersebut juga dinyatakan terbukti membuat "kontrak palsu" (sham contracts) guna mendongkrak nilai kesepakatan sponsor hingga sebesar £830 juta.
Menanggapi vonis tersebut, pihak klub secara tegas menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak bersalah. Manajemen Manchester City mengklaim memiliki "bukti yang tidak terbantahkan" bahwa keputusan Komisi Independen memuat kesalahan material yang nyata, baik dari segi hukum, prinsip, maupun fakta, sehingga putusan tersebut dinilai tidak aman (unsafe).
Dalam memori bandingnya, Manchester City akan berargumen bahwa pembayaran sponsor tersebut dilakukan secara sah oleh pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dari perusahaan sponsor, bukan pendanaan terselubung dari pemilik klub. Mereka juga menyoroti adanya ketidaksesuaian dalam pertimbangan keputusan Komisi.
James Severn, Partner di firma hukum Penningtons Manches Cooper sekaligus anggota London Solicitor Litigation Association (LSLA), menjelaskan bahwa proses banding ini bukanlah ajang untuk sekadar meminta panel baru membalikkan putusan begitu saja.
"City harus mampu mengidentifikasi adanya kesalahan material terkait hukum, prinsip, fakta, atau ketidakadilan prosedural yang serius yang secara material memengaruhi keputusan Komisi," kata Severn.
"Meski demikian, Dewan Banding (Appeal Board) memiliki kewenangan yang luas untuk menerima atau menolak banding, mengubah keputusan, atau mengeluarkan perintah lain yang dianggap sesuai," lanjutnya.

Sebagai catatan, Manchester City telah menjalin kerja sama sponsorship dengan maskapai Etihad sejak Mei 2009. Namun, Etihad Airways—salah satu sponsor utama yang menjadi pusat dalam kasus ini—sebelumnya pernah menyatakan dalam dokumen pengadilan pada investigasi di New York tahun 2015 bahwa pemerintah Abu Dhabi tidak membayar sponsorship mereka untuk Manchester City.
Pihak Manchester City membantah klaim tersebut dengan berargumen bahwa dokumen New York tidak mencakup keseluruhan konteks situasi dan bukan merupakan bukti bahwa mereka memberikan kesaksian yang tidak konsisten. Klub menegaskan bahwa dokumen-dokumen resmi pemerintah sepenuhnya mendukung posisi mereka.
Namun, Severn memberi catatan kritis terkait penggunaan dokumen pemerintah tersebut dalam sidang banding.
"Laporan rekening bank, catatan pemerintah, dan dokumen pembayaran kontemporer dapat menjadi bukti yang sangat kuat jika berhasil menunjukkan rekam jejak audit yang jelas bahwa dana yang dipersengketakan memang berasal dari pemerintah Abu Dhabi, bukan dari pemilik klub," ujar Severn.
"Akan tetapi, jika bukti-bukti tersebut sebenarnya sudah diajukan di hadapan Komisi dan Komisi tetap menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut adalah sebuah kepalsuan, maka City akan menghadapi perjuangan yang sangat berat untuk membuktikan bahwa temuan itu salah secara material," tambahnya.
Sesaat sebelum proses banding City dikonfirmasi, Etihad Airways merilis pernyataan resmi. Maskapai tersebut mengeluhkan bahwa mereka tidak pernah "diberikan kesempatan oleh Premier League untuk diwakili, menyediakan informasi yang relevan, atau memastikan akurasi dan keadilan informasi yang dijadikan acuan."
Menanggapi hal tersebut, Severn menilai keluhan Etihad tidak serta-merta membuktikan adanya ketidakadilan prosedural dalam persidangan.
"Etihad bukanlah pihak responden dan kecil kemungkinan memiliki hak independen untuk berpartisipasi dalam persidangan," jelas Severn. "Masing-masing pihak yang bersengketa sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperoleh dan mengajukan bukti tersebut ke Komisi. Jika Dewan Banding bersedia mempertimbangkan bukti baru dari Etihad, bukti itu akan memiliki bobot lebih besar jika didukung oleh dokumen-dokumen kontemporer."
Bagian krusial lain dari lini pertahanan Manchester City adalah argumen bahwa Komisi Independen terlalu bergantung pada dokumen email yang diperoleh melalui bocoran berkas Football Leaks.
"Jika City dapat membuktikan bahwa Komisi secara mendasar salah memahami email-email tersebut, gagal mempertimbangkan konteks yang tepat, atau mencapai kesimpulan yang tidak konsisten dengan dokumen kontemporer lainnya, hal itu dapat dikategorikan sebagai kesalahan faktual material," tutur Severn.
Namun, tantangan terbesar bagi City adalah kenyataan bahwa Komisi telah mendengarkan keterangan saksi yang sangat ekstensif serta memeriksa bukti dokumenter sebelum membuat kesimpulan serius mengenai adanya kesepakatan palsu dan pendanaan pemilik yang disamarkan. Apalagi, Komisi tersebut diisi oleh mantan hakim senior dan advokat terkemuka yang berpengalaman dalam menilai bukti-bukti rumit.
Kieran Maguire, profesor keuangan sepak bola dari Universitas Liverpool, mengungkapkan bahwa Komisi menyimpulkan dokumen-dokumen yang diajukan City telah "dirancang secara rekayasa agar sesuai dengan kejahatan" (retrofitted to fit the crime).
"Komisi pasti menyimpulkan bahwa bukti dan kredibilitas saksi yang dihadirkan Manchester City sangat buruk," ungkap Maguire kepada BBC Sport.
"Namun, dari sudut pandang hukum, ada celah yang bisa diserang oleh tim hukum Manchester City jika mereka mampu membuktikan bahwa Komisi itu sendiri merupakan konstruksi yang cacat—dalam artian anggotanya adalah orang-orang pilihan Premier League, bukan kesepakatan dengan Manchester City, sehingga posisi awal persidangan sudah merugikan klub," tambah Maguire.
Maguire menilai bahwa meski peluangnya tipis, "tetap ada jalan" bagi City. Guna memperkuat tim hukumnya, Manchester City telah menunjuk Mark Howard KC untuk memandu proses banding, sementara Etihad Airways menggunakan jasa firma hukum ternama Quinn Emanuel.
"Melihat deretan pengacara yang direkrut Manchester City, mereka kemungkinan akan menerapkan strategi yang digambarkan kepada saya sebagai pendekatan 'mess and noise' (membuat kekacauan dan kegaduhan)," kata Maguire.
"Strategi ini berfokus pada upaya mendiskreditkan seluruh proses penyelenggaraan dan keabsahan Komisi, daripada hanya berfokus mendebat bukti-bukti yang dihadirkan. Mengenai dokumen Abu Dhabi pada kasus New York, dari sudut pandang akuntansi, dokumen tersebut memang bisa ditafsirkan lebih dari satu cara," jelasnya.
Berdasarkan regulasi Premier League, sidang banding idealnya harus didengarkan dalam jangka waktu 12 minggu atau sebelum Malam Natal. Kendati demikian, Severn mengingatkan bahwa mengingat skala, kerumitan, dan besarnya dampak persidangan ini, keputusan final kasus pelanggaran finansial Manchester City kemungkinan belum akan diketahui dalam waktu dekat.
Sumber: BBC Sport
Tidak ada komentar: